in

Dari Rapat Evaluasi Akhir Tahun SMSI Pusat, Pemerintah Silakan Aktifkan Polisi Siber

POTO : Jajajaran Pengurus SMSI Pusat berpoto bersama (ist).

jaringinfo.com, JAKARTA- Pengurus Pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menyambut baik rencana pemerintah RI mengaktifkan dan memasifkan polisi siber pada tahun 2021.

Hal itu terungkap dalam rapat evaluasi karya jurnalistik akhir tahun 2020.

Diketahui keputusan pemerintah untuk mengaktifkan polisi siber itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

“Serangan digital memang dilematis, tetapi kami sudah memutuskan ada polisi siber,” kata Mahfud seperti dikutip Kompas.id, Sabtu (26/12/2020).

Atas hal itu, Ketua Dewan Pakar SMSI Pusat Hendry Ch Bangun, pada Minggu (27/12/2020) dalam rapat evaluasi karya jurnalistik akhir tahun di Hotel Marbella, Anyer, Provinsi Banten mempersilakan diaktifkan polisi siber tersebut.

“Silakan saja diaktifkan polisi siber. Kami bekerja dilindungi undang-undang pers. Polisi siber sudah lama ada, silakan diaktifkan,” ungkap Hendry.

Menurut Hendry, SMSI tidak khawatir dengan diaktifkannya polisi siber karena semua wartawan yang bekerja di media anggota SMSI sudah mentaati undang-undang dan kode etik jurnalistik. Sasaran polisi siber lebih pada media sosial yang mengumbar kata kebencian dan fitnah.

“Pers profesional tidak akan menyebarluaskan ujaran kebencian dan fitnah,” timpalnya.

Hendry Ch Bangun yang juga Direktur Utama Siberindo.co menambahkan kualitas karya jurnalistik media anggota SMSI cukup baik, pelanggaran kode etik bisa ditemukan dengan jumlah yang sangat kecil, antara satu-dua saja.

Pelanggaran itu antara lain ada wartawan yang memihak dan kurang berimbang dalam pemberitaan seperti ketika meliput pemilihan kepala daerah beberapa waktu lalu.

“Masih ada yang partisan. Saya sudah ingatkan itu. Kedepan, tidak boleh begitu. Akan dipantau hal yang begini-begini ini,” kata Hendry.

Dari sisi karya jurnalistik, masih ada yang belum standar, jumlahnya sekitar 5-10 persen. Dari sisi isi berita masih ditemukan berlebihan dalam jumlah untuk obyek berita yang sama sehingga terkesan beritanya itu-itu saja.

Begitu pula dalam menyajikan aktualitas berita. Dan masih ditemukan beberapa media yang belum mampu menangkap aktualitas yang sedang dimaui pembaca.

“Kekurangan ini akan menjadi perhatian dalam program pendidikan dan pelatihan tahun 2021,” imbuhnya.

Sementara, Ketua umum SMSI, Firdaus mengungkapkan sebagaimana diketahui, telah ada Undang-undang Pers No 40 Tahun 1999, Kode Etik Jurnalistik sebagai peraturan Dewan Pers No: 03/SK-DP/III/2006, Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai peraturan Dewan Pers No: 1/Peraturan-DP/III/2012, dan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) yang disahkan oleh Dewan Pers pada 9 Februari 2011.

“Semua itu sudah dilaksanakan oleh media anggota SMSI. Tidak ada masalah, adapun masalah kontra narasi, silahkan saja. Artinya kontra narasi menyajikan informasi yang benar dan dengan media yang benar juga,” ujarnya, saat hadir dalam rapat evaluasi itu.

Senada disampaikan Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan SMSI Pusat M. Nasir menilai evaluasi akhir tahun penting dilaksanakan.

“Evaluasi akhir tahun ini penting, karena dapat dijadikan acuan perbaikan-perbaikan pada tahun 2021,” jelas dia.

Secara khusus rapat evaluasi menyoroti karya jurnalistik produksi media siber anggota SMSI yang berjumlah 1.224 media.

 

 

 

 

Pewarta/sumber : Rilis SMSI.

Editor                  : Sery Tayan.

Man City Naik ke Posisi Kelima Klasemen, Setelah Menang dari Newcastle 2-0

Salut..!! Sepanjang Tahun 2020, Polda Kalbar Ungkap 71 Kasus Korupsi dan 66 Kasus UU ITE