in

Pamuji : Atas Dugaan Pelecehan Seksual Oknum Kepala Kantor Imigrasi Entikong, Terapkan Asas Praduga Tak Bersalah

POTO : Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalbar, Pamuji Raharja (Ist).

jaringinfo.com, PONTIANAK- Jagat maya Kalbar khususnya heboh atas pemberitaan dan informasi adanya oknum pejabat di Kantor Imigrasi Kelas II Entikong, RFS yang dilaporkan terlibat pemerkosaan terhadap salah seorang staffnya.

Atas hal itu, Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalbar, Pamuji Raharja berharap agar semua pihak dapat mengedepankan asas presumption of innocence atau praduga tak bersalah. Soalnya, dugaan tindak pelecehan seksual atau pemerkosaan itu masih diproses dan didalami kebenarannya oleh pihak berwajib.

“Kasus tersebut masih didalami kebenarannya. Langkah yang sudah dilakukan, dengan menerbitkan surat penonaktifan oknum tersebut sebagai Kepala Kantor Imigrasi dan menarik saudara RFS ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalbar, terhitung mulai tanggal 20 Januari 2021,” ungkapnya.

Langkah ini, agar oknum yang bersangkutan bisa menghadapi proses pemeriksaan lebih lanjut yang akan dilakukan oleh Tim Pemeriksa dari Kanwil Kemenkumham Kalbar dan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM guna untuk memastikan telah terjadinya perbuatan asusila. Demikian juga dilakukan terhadap saudari RPP,” paparnya.

Dijelaskan, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong sebagai salah satu Satuan Kerja Keimigrasian berada dalam kendali pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalbar. Sehingga setiap persoalan yang terjadi di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Entikong sudah diatensi pimpinan untuk dicek kebenarannya.

“Saya langsung mendapat perintah untuk melakukan koordinasi di Entikong guna memastikan permasalahan yang terjadi. Nah, untuk ini kami berkomitmen dan tidak mentolerir pelanggaran kode etik aparatur negara,” jelasnya.

Terlebih lagi kata dia, seorang ASN yang menduduki jabatan tertentu harus mampu menjadi contoh tidak hanya dilingkungan kerja namun juga dalam kehidupan bermasyarakat.

“Oleh karena itu, apabila telah terbukti pejabat yang bersangkutan melakukan perbuatan asusila. Tentu saja akan di kenakan sanksi sebagaimana diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai,” tegasnya.

Kanwil Kemenkumham Kalbar juga memastikan munculnya persoalan ini tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

“Kami memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa. Persoalan ini kami pastikan tidak ada kaitannya dengan janji layanan yang akan kami berikan kepada masyarakat,” ulasnya.

 

 

 

 

 

Pewarta : Tim liputan.

Editor : Sery Tayan.

Ayo Kunjungi..!!! UNIQLO Buka Toko Pertama Di Pontianak

Ngeng…Ngeng..! Suara Knalpot Racing Bikin Warga Bising