in

Kesal Terhadap Sikap Pimpinan, Sejumlah Anggota DPRD Mempawah Segel Pintu Ruang Rapat

POTO : Salah satu ruangan di Kantor DPRD Mempawah yang disegel (Ist).

jaringinfo.com, MEMPAWAH- Dua pintu ruangan pada gedung DPRD Mempawah disegel, sejak pada  Kamis (21/1/2021).

Usut punya usut, penyegelan itu dilakukan  sejumlah wakil rakyat, yang  merupakan  mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPRD setempat.

Seperti dilansir mempawah news.com, media jaringan radarkalbar.com, aksi penyegelan tersebut dipimpin Ketua Fraksi Nasdem, H Anwar dan beberapa anggota DPRD Mempawah. Mereka mengaku kesal dengan sikap pimpinan DPRD Mempawah yang dinilai lamban dalam membuat keputusan dan tak jelas dalam menerapkan aturan.

“Pagi ini, kami segel dua ruangan rapat dan tiga ruangan Pimpinan DPRD Mempawah. Ini bentuk mosi tidak percaya kami terhadap Pimpinan khususnya Ketua DPRD terhadap kinerjanya memimpin lembaga ini,” ungkap Anwar.

Legislator partai besutan Surya Paloh ini menuding Ketua DPRD Mempawah tidak memahami aturan dan ketentuan berkaitan dengan lembaga legislatif. Sehingga, menurut dia ada aturan dan ketentuan yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

“Kami menilai pmpinan legislatif tapi rasa eksekutif. Pimpinan menganggap para anggota ini bawahannya. Padahal, kita memiliki hak dan kedudukan sama. Hanya bedanya mereka diberikan kepercayaan menjadi pimpinan sesuai amanah UU,” cecarnya.

Anwar menekankan, pimpinan DPRD bersifat kolektif kolegial. Artinya jika Ketua DPRD tidak memahami, maka koordinasi dengan unsur pimpinan lain. Atau setidaknya meminta masukan dari Sekretaris Dewan (Sekwan) selaku penanggungjawab di lembaga kedewaan.

“Sifat kolektif kolegial itu tidak ada bos dan anak buah. Jangan dianggap kami selaku anggota lantas diperlakukan seperti anak buah. Setiap keputusan harus ditetapkan bersama secara kelembagaan, bukan diputuskan sendiri oleh pimpinan,” sesalnya.

Tak hanya itu, Anwar menyoroti lemahnya kinerja pimpinan DPRD Mempawah. Sebab, hingga minggu ke-4 Januari 2021 tidak ada program kerja yang disusun dan ditetapkan.

“DPRD punya tanggungjawab terhadap konstituen, termasuk program kerja yang berkaitan dengan Raperda, rapat dengan Eksekutif maupun agenda lainnya,” bebernya.

Anwar juga membeberkan, sampai sekarang tidak ada program kerja. Padahal amanat UU, pada minggu pertama setiap awal tahun, DPRD harus menyusun program kerja tahunan.

“Apa yang kita buat, hanya datang, duduk, diam dan balek (pulang). Ini buang-buang waktu,”cetusnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pewarta : Tim liputan.

Editor : Sery Tayan.

UNIQLO Indonesia Hadirkan Aneka Pakaian Berkwalitas di Toko Gaia Bumi Raya City Kubu Raya, Kalbar

KPK Terima Audiensi Menparekraf