in

Hari Pers Nasional – Pandemi dan Kebebasan Media

Oleh: Retno Intani ZA

-Ketua Pendidikan dan Pelatihan Serikat Media Siber Indonesia / SMSI

Menjelang peringatan Hari Pers Nasional 9 Februari 2021, haruskah ada refleksi untuk mengingatkan apakah peran pers nasional telah dimainkan secara optimal untuk tanggung jawab sosial selama pandemi ini? Apakah pers Indonesia sudah mendapat kebebasan untuk menjalankan fungsinya sebagai pengawal kepentingan masyarakat?

Selain demokrasi yang efektif, kebebasan media diperlukan untuk mengurangi jumlah korban saat pandemi Covid-19. Bahkan ketika dunia sedang melawan Covid-19, media massa dianggap bisa menyelamatkan nyawa jika media menjalankan fungsi tanggung jawab sosialnya dengan baik.

Hal ini sejalan dengan antusiasme yang muncul pada Konferensi Kebebasan Media Global kedua yang diselenggarakan secara virtual oleh Kanada dan Botswana pada November 2020 lalu.

Forum Konferensi Global untuk Kebebasan Media diluncurkan pertama kali pada 11 Juli 2019 di Printworks, Surrey Quay, London. Dalam grand meeting tersebut, Indonesia aktif terlibat dalam forum-forum yang membahas kebijakan strategis kebebasan media dan saat itu Indonesia diwakili oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara.

Salah satu keputusan yang disepakati dengan perwakilan dari semua pemimpin negara adalah berkomitmen untuk mengadakan pertemuan tahunan konferensi global untuk kebebasan media. Komitmen tersebut untuk mendukung perkembangan media yang beragam, mandiri dan untuk kepentingan publik.

Pada tahun kedua Konferensi Global untuk Kebebasan Media, Kanada dan Botswana secara virtual menjadi tuan rumah pandemi, pada 16 November 2020. Menteri dan peserta membahas berbagai masalah termasuk dampak Covid-19 pada kebebasan media dan mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah untuk memastikan media kebebasan dan keamanan jurnalis.

Pertemuan kedua ini terasa sangat signifikan mengingat di tengah derasnya arus informasi media sosial, kehadiran media arus utama dapat menjadi benteng penyebaran hoax atau informasi yang menyesatkan.

Apalagi pada saat pandemi Covid-19, jika masyarakat terbenam dalam informasi menyesatkan ini, tak terbayangkan berapa banyak orang yang akan menjadi korban karena mereka cuek akan bahaya penyakit yang tidak ada obatnya. Oleh karena itu, Forum Konferensi Global untuk Kebebasan Media menekankan keberadaan kebebasan pers. Kebebasan pers yang diselaraskan dengan peran media.

Dari pembahasan di konferensi tersebut, ada tiga hal yang bisa dilakukan media yaitu bertindak sebagai pengawas pemerintah untuk mengatasi pandemi, melaksanakan tanggung jawab masyarakat terhadap kesehatan masyarakat dan waspada terhadap informasi yang menyesatkan terkait peredaran Covid- 19 vaksin.

Selengkapnya:   Bupati Purwakarta Siap Vaksinasi

Pertama, media berperan sebagai “pengawas” jalannya pemerintahan, menganalisis, mengevaluasi, dan menginformasikan kepada publik tentang tugas, tantangan, dan langkah yang diambil pemerintah untuk mengatasi pandemi. Untuk memainkan peran tersebut, media harus diberi kebebasan agar masyarakat percaya pada pemberitaan sebuah media.

Kedua, media memiliki tanggung jawab publik yang tinggi terhadap kesehatan masyarakat, media bertugas menyampaikan pesan dan mendukung praktik kesehatan masyarakat yang akan menyelamatkan nyawa.

Ketiga, ketika vaksin Covid-19 akhirnya siap diedarkan, media harus berusaha mewaspadai misinformasi, agar tidak terjadi “clickbait” yang menyesatkan dan sengaja menyebarkan berita palsu.

Ketiga rekomendasi tersebut sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat untuk memerangi Covid-19, oleh karena itu menjelang peringatan Hari Pers Nasional sebaiknya rekomendasi Konferensi Kebebasan Media Global kedua dapat merefleksikan pengelola media dan pers Indonesia. orang untuk bertindak dari tiga hal ini sebagai yang terbaik.

Covid-19 adalah krisis terbesar pada tahun 2020 dan menuntut kerja panduan nasional yang berkualitas.

Otorisasi Penggunaan Darurat (EUA) untuk vaksin Covid-19 dilakukan oleh semua otoritas pengawas obat di seluruh dunia untuk menangani pandemi Covid-19.

Sejalan dengan pedoman WHO, vaksin EUA dapat ditentukan dengan kriteria sebagai berikut: pemerintah telah menetapkan keadaan darurat kesehatan masyarakat, bukti ilmiah yang cukup mengenai keamanan dan kemanjuran vaksin, kualitas memenuhi standar yang berlaku dan metode pembuatan obat yang baik, memiliki manfaat yang lebih besar daripada risiko dan tidak ada alternatif. manajemen yang memadai dan disetujui.

Pemerintah Indonesia memastikan vaksin Covid-19 untuk penggunaan di Indonesia sudah disiapkan sejak November 2020. Pemerintah telah merancang program vaksinasi nasional sebagai upaya mengatasi pandemi virus corona.

Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin yang dipesan dari Sinovac telah tiba di Indonesia sejak 6 Desember 2020, disusul 1,8 dosis vaksin yang sama pada 31 Desember 2020.

Melalui berbagai kesempatan, Kementerian Kesehatan RI bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) memaparkan tahapan vaksinasi Covid-19.

Gelombang pertama dilaksanakan pada Januari hingga April 2021 bagi 13 juta tenaga kesehatan, 17,4 juta untuk pejabat publik dan 21,5 juta untuk lansia. Sedangkan batch 2 akan dilakukan pada April 2021 hingga Maret 2022, vaksinasi dilakukan terhadap 63,9 juta orang rentan di daerah rawan infeksi tinggi dan 77,4 komunitas lainnya berdasarkan pendekatan cluster sesuai ketersediaan vaksin. Lansia berusia 60 tahun ke atas akan divaksinasi setelah mendapat informasi keamanan vaksin untuk kelompok usia ini dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Read More:   Danrem 101 / antasari sudah mengantongi daerah rawan di Kalimantan Selatan

Semua vaksin yang tersedia untuk umum telah melalui pengujian keamanan dan efektivitas yang ketat termasuk uji klinis, sebelum disetujui untuk produksi dan penggunaan.

Di sela-sela pemaparan penanganan Covid-19 di Jabar di webinar BBC Media Action (22/1), Ridwan Kamil, Gubernur Jabar terharu saat mendapat cerita dari Menteri Kesehatan RI bahwa untuk pengadaan vaksin harus bersaing dengan negara lain karena produksi terbatas. Ini harus memiliki ikatan dulu.

Sekarang kita tahu bahwa proses pengadaan vaksin untuk tindakan vaksinasi cukup panjang dan rumit. Artinya, vaksin tidak dibeli secara sembarangan atau diperoleh di suatu negara dengan mudah. Tetapi mengapa masih banyak orang yang ragu dan tidak mau divaksinasi?

Di sinilah media harus dapat memainkan perannya dalam menjalankan tanggung jawab masyarakat yang tinggi terhadap kesehatan masyarakat dengan menyampaikan pesan dan mendukung praktik kesehatan masyarakat sejelas mungkin.

Media dengan tanggung jawabnya harus terus menerus menjelaskan kepada publik mengapa penting vaksin Covid-19, siapa yang harus divaksinasi, apa akibat atau dampak tidak divaksinasi, bagaimana cara kerja vaksin, apa efek vaksin tersebut terhadap masyarakat. tubuh, cara mengenali berbagai merek vaksin dan informasi lain yang diperlukan untuk masyarakat umum.

Jangan sampai informasi hoax menyebar lebih gencar di tengah-tengah masyarakat ketimbang kebenaran informasi.

Inggris, sebagai pelopor Konferensi Kebebasan Media Global pertama dan posisi sebagai pemimpin Koalisi Kebebasan Media dengan Kanada, menyatakan bahwa Inggris tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan Indonesia untuk mempertahankan kebebasan media dan meningkatkan keselamatan jurnalis.

“Media yang bebas, independen, dan bertanggung jawab adalah senjata ampuh dalam memerangi Covid-19. Kebebasan pers adalah fondasi penting untuk suksesnya kesehatan, kampanye keselamatan publik dan bagaimana media dapat memastikan pihak berwenang meningkatkan kualitas kerja dan melindungi publik dari virus Covid-19, “kata Owen Jenkins, Duta Besar Inggris untuk Indonesia di konferensi tersebut seperti dikutip oleh Rakyat Merdeka. co.id.

Hendry Ch. Bangun, Wakil Ketua Dewan Pers mencatat bahwa apa yang diberitakan pers Indonesia tentang Covid-19 secara kuantitatif masif dan trennya adalah berita bernada positif tentang pandemi dan masalah terkaitnya seperti berita tentang kerja satuan tugas Covid-19 di berbagai daerah atau kasus terkait pelanggaran dan hukumannya, terutama yang menyangkut orang-orang terkenal, tetapi “Bentuk penceritaan dan investigasi kritis humanis belum muncul. Yang nampak adalah penyajian data dan ceritanya terkesan kering, ”kata Hendry dalam webinar BBC Media Action (22/1).

Selengkapnya:   Kepala Bappeda Provinsi Riau Tertular Virus Corona  

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam The 1st ASEAN Digital Minister’s Meeting (ADGMIN) yang berlangsung secara virtual dari Jakarta, Kamis (21/01), membahas keterkaitan antara pembangunan infrastruktur digital dan penanganan pandemi.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan, pemerintah Indonesia tengah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara optimal untuk menghadapi dampak pandemi Covid-19.

“Proses transformasi digital juga terlihat pada penanganan pandemi bangsa, karena Indonesia secara konsisten menerapkan solusi berbasis digital sejak awal pandemi,” jelasnya.

Menteri Johnny menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah meluncurkan platform tracking-tracing-fencing PeduliLindung dan mendukung pengembangan platform informasi satu atap “Bersatu Against Covid-19” atau “United Against Covid-19”.

“Upaya ini berkontribusi pada sosialisasi program Pemerintah untuk mendorong masyarakat mengikuti ketentuan wajib kesehatan,” jelasnya lebih lanjut.

Dalam proses Vaksinasi Covid-19, Menkominfo menunjukkan bahwa teknologi digital berperan penting dalam mengimplementasikannya secara efisien, karena terdapat sekitar 181,5 juta penerima dari total 270 juta penduduk Indonesia.

Menteri Johnny menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia menggunakan “One Data Covid-19 Vaccine” sebagai platform terintegrasi untuk penanganan manajemen vaksinasi. “One Data Digital System for Vaccination, sebagai platform terintegrasi untuk penanganan manajemen vaksinasi, mulai dari registrasi vaksin, distribusi vaksin, hingga publikasi, sertifikat untuk penerima,” kata Menkeu menegaskan.

Ketika infrastruktur tersedia, tentunya tidak hanya sebatas teknis manajemen vaksinasi atau peraturan wajib tetapi juga bagaimana memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, misalnya bagaimana masyarakat mendapatkan kejelasan tentang Covid-19, manfaat vaksin. dan lainnya untuk membujuk orang agar sehat bersama.

Namun kebebasan pers telah diberikan, infrastruktur sudah dibangun, namun media dan pers sebagai garda terdepan informasi perlu berperan secara maksimal untuk membantu mengedukasi masyarakat di era pandemi ini. (RI).

 

 

 

Bappenas Jalin Kerjasama dengan Pemerintah Denmark dan UNDP Lakukan Implementasi Ekonomi Sirkular

Begini Update Perkembangan Covid-19 di Kabupaten Luwu Timur per 26 Januari 2021