in

Hadiri Rakor di Aceh, Ketua KPK Minta Aset Daerah Ditertibkan

POTO : Saat rakor program pemberantasan korupsi terintegrasi berlangsung di Auditorium Kantor Gubernur Aceh, Jumat (26/3/2021).

jaringinfo.com, JAKARTA – Ketua KPK RI Firly Bahuri menghadiri rapat koordinasi (rakor) program pemberantasan korupsi terintegrasi berlangsung di Auditorium Kantor Gubernur Aceh, Jumat (26/3/2021).

Rakor ini dihadiri 24 kepala daerah meliputi gubernur, para bupati/walikota beserta jajaran, Perwakilan BPKP dan BPK wilayah Aceh.

Firli memaparkan peran dan tanggung jawab para kepala daerah dalam mewujudkan tujuan nasional pada konteks pemberantasan korupsi.

Dia mengajak peserta yang hadir untuk menengok kembali sejarah Aceh yang melahirkan banyak pahlawan & telah memberikan kontribusi besar dalam kemerdekaan dan pembangunan bangsa Indonesia.

“Seluruh elemen masyarakat harus saling bersinergi dan mengawasi agar keuangan negara yang dikelola pemerintah Aceh. Sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemaslahatan serta kesejahteraan rakyat Aceh,” ungkapnya.

Apalagi kata Firly pemerintah Pusat telah menggelontorkan anggaran yang besar bagi Aceh melalui APBD, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, serta Dana Otonomi Khusus.

Kegiatan koordinasi dan supervisi KPK dalam mengintervensi pemerintah daerah fokuskan pada 8 area, salah satunya mendorong penertiban aset daerah.

Pada rangkaian rapat koordinasi ini KPK menyaksikan penandatanganan kesepakatan penertiban atas 8 aset yang selama ini pencatatan dan pengelolaannya tumpang-tindih.

Selain itu, saat ini KPK juga sedang mendampingi proses kesepakatan terkait hibah tanah untuk reservoir Kota Banda Aceh dari Pemerintah Aceh. Aset seluas 6.655 m2 di Lambaro ini senilai Rp1,6 Miliar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pewarta/sumber : KPK RI.

Polres Sekadau Perketat Pengamanan Kunker Menteri Koperasi dan UKM

Danrem 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan : TNI Dukung Upaya Gereja Selamatkan Generasi Muda Papua