in

KPK Nilai Pengelolaan Pemerintahan Daerah di 4 Pemkab dan 1 Pemkot se-Kepulauan Nias Masih Buruk

POtO : Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintahan Daerah, berlangsung di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Walikota Gunungsitoli, Kepulauan Nias (ist).

jaringinfo.com, JAKARTA – KPK RI melalui Direktorat Korsup Wilayah I melaksanakan  rapat koordinasi (rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintahan Daerah, berlangsung di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Walikota Gunungsitoli, Kepulauan Nias pada Rabu (28/4/2021).

KPK menilai pengelolaan pemerintahan daerah yang ada di 4 Pemkab & 1 Pemkot se-Kepulauan Nias, Provinsi Sumut, masih relatif buruk dan mengecewakan.

“ MCP semua Pemda se-Kepulauan Nias tidak ada perubahan, relatif menurun dari 2019 ke 2020. Nilai MCP sangat rendah, bahkan di Kabupaten Nias Selatan baru sekitar 32%. Saya harap tahun ini harus meningkat. Target kita tahun 2021, nilai MCP minimal 80 persen,” tegas Didik Agung W Direktur Korsup Wilayah 1 KPK RI.

Berdasarkan aplikasi MCP di tahun 2020, skor MCP Pemerintah Kota Gunungsitoli, Pemerintah Kabupaten Nias, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, Pemerintah Kabupaten Nias Barat, dan Pemerintah Kabupaten Nias Utara, berturut-turut adalah 56 persen, 53,85%, 32,89%, 39% & 28,03%.

Penerimaan pajak daerah, data KPK per Desember 2020 memperlihatkan bahwa total penerimaan pajak dari seluruh pemda se-Kepulauan Nias sebanyak Rp35,9 Miliar. Nilai ini turun sekitar 22,5% dibandingkan perolehan pajak tahun 2019 yang mencapai Rp45,7 Miliar.

 

 

 

 

 

 

Sumber : KPK RI.

Menhan : Keluarga Harus Bangga dan Menjaga Nama Harum Prajurit KRI Nanggala-402

Tunaikan Janji Presiden, Mentan Serahkan Bantuan Alat-alat Pertanian di Indramayu