in

Warga Datangi Polda Kalbar Pertanyakan Proses Kasus Korupsi di Mempawah dan Sambas

Jaringinfo.com PONTIANAK – Warga Kalimantan Barat, yang berasal dari aktivis Gerakan Anti Suap dan Anti Korupsi (Gasak), Nusantara Coruption Watch (NCW) dan Kayong Peduli, Senin (30/08/2021) pagi mendatangi Polda Kalbar guna mempertanyakan penanganan kasus korupsi pembangunan gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat

(BP2TD) di Kabupaten Mempawah dan proyek Jalan Tebas di Kabupaten Sambas yang terkesan “jalan di tempat”.

Dalam pernyataan sikapnya warga tersebut menyoroti kasus dugaan korupsi pengerjaan jalan Tebas, Jawai dan Tanah Hitam dengan nilai pekerjaan Rp12 miliar tahun 2019. Dan proyek pembangunan gedung BP2TD di Kabupaten Mempawah.

“Kami dari masyarakat perlu kepastian hukum terhadap penanganan kasus dugaan korupsi  pengerjaan Jalan di Tebas, Jawai dan Tahan Hitam, Kabupaten Sambas serta pembangunan gedung BP2TD Kabupaten Mempawah yang ditangani Polda Kalbar,” kata Ketua Gasak Kalbar, Hikmat Siregar di Pontianak, Senin.

Dikatakanya, sudah hampir satu tahun, masyarakat belum mendapatkan kabar sudah sampai di mana penanganan kasus korupsi itu, dan kami meminta kepastian hukum.

“Jika memang kasus korupsi ini tidak dilanjutkan, maka keluarkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan (SP3) agar masyarakat mengetahuinya,” ujar Hikmat.

Sementara itu, Kepolisian Daerah Kalbar, melalui Wadirreskrimsus Polda Kalbar, AKBP Pratomo Satriawan menyatakan

kasus dugaan korupsi pembangunan gedung BP2TD di Kabupaten Mempawah dan proyek Jalan Tebas di Kabupaten Sambas saat ini masuk tahap penyidikan.

“Proses hukumnya sudah cukup maju, karena belum satu tahun sudah masuk penyidikan untuk kedua kasus itu,” kata Pratomo Satriawan saat menyambut puluhan massa aksi dari LSM Gasak.

Dalam kesempatan itu, Pratono juga mengucapkan terima kasih atas dukungan para kelompok masyarakat dalam mengawal kasus-kasus dugaan korupsi terutama terkait dugaan korupsi pembangunan gedung BP2TD di Kabupaten Mempawah, dan proyek Jalan Tebas di Kabupaten Sambas.

Menurutnya, dukungan berupa massa aksi damai dari LSM sangat berarti bagi pihaknya dalam mempercepat pelaksanaan proses hukumnya.

“Dalam kasus ini kami tidak akan mundur dalam memproses hukum, salah satunya penanganan dugaan korupsi pembangunan gedung BP2TD di Kabupaten Mempawah, dan proyek Jalan Tebas di Kabupaten Sambas,” ujarnya.

Wadirreskrimsus Polda Kalbar itu menambahkan, dalam proses untuk Tipikor memang membutuhkan waktu yang cukup lama, dalam proses pengumpulan barang bukti, kecuali untuk kasus Tipikor tangkap tangan.

“Karena dalam penanganan perkara, semua orang dianggap sama dan dianggap tidak salah, kecuali setelah diputuskan oleh pengadilan bersalah,” pungkasnya.

 

 

Pewarta   : Slamet Ardiansyah.

Editor       : Slamet Ardiansyah.

Wako Edi Kamtono Sebut Sekolah Sudah Terapkan Prokes

Alami Perubahan, Legislatif dan Eksekutif Sepakati Perubahan APBD 2021 Menjadi Rp 1,85 Triliun